• Jumat, 3 Desember 2021

Pertama Dalam Sejarah Pengadilan JPU ‘Acup’ Hukum Valencya 1 Tahun Penjara

- Kamis, 25 November 2021 | 10:12 WIB
Pengadilan JPU mencabut tuntutan Valencya 1 tahun penjara (dok, Kompas Regional)
Pengadilan JPU mencabut tuntutan Valencya 1 tahun penjara (dok, Kompas Regional)

BệBASbaru.com, HEADLINE - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengapresiasi langkah eksaminasi khusus Kejaksaan Agung terhadap penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Valencya.

Menurutnya, eksaminasi khusus yang berujung pada pencabutan tuntutan 1 tahun penjara oleh Jaksa dan menggantinya dengan tuntutan bebas kepada Valencya usai mendengar masukan banyak pihak adalah wujud dari keadilan hukum.

Baca Juga: Barang dari Nge-garong Duit Jiwasraya Laku Dilelang Kejagung Rp6 Milyar 

"Saya kira itu adalah wujud keadilan hukum. Eksaminasi khusus yang diterapkan pimpinan Kejaksaan Agung sudah tepat kalau melihat kasus yang dialami saudara Valencya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/11/2021).

Dia menyatakan penilaian pimpinan Kejaksaan Agung bahwa JPU alpha 'sense of crisis' dalam kasus KDRT tersebut sudah tepat. Oleh karena itu, dia menilai eksaminasi khusus memang dibutuhkan sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan sekaligus.

"Kalau saya lihat dalam kasus KDRT ini memang ada kealphaan JPU dalam konteks sense of crisis dalam pertimbangan tuntutan 1 tahun penjara. Jadi memang perlu eksaminasi khusus, dan kalau diterapkan saya kira antara penegakan hukum dan keadilan berjalan beriringan," jelasnya.

Baca Juga: Sebut Ekonomi Indonesia Kembali Normal, Jokowi Ingatkan Ketidakpastian Selalu Mengintip

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI ini meyakini Majelis Hakim bakal mempertimbangkan betul dinamika kasus tersebut. "Majelis Hakim bisa saja menerapkan judicial pardon (pemaafan hukum) bagi Valencya jika melihat eksaminasi khusus yang dilakukan Kejaksaan Agung. Tapi kita lihat saja nanti, Majelis Hakim pasti punya pertimbangan hukum yang kuat," tuturnya.

Menurutnya, asas legalitas dalam penegakan hukum di Indonesia begitu kental. Aparat penegak hukum cenderung menjadikan hukum pidana sebagai primum remedium, sehingga hukum pidana berpotensi untuk diterapkan secara utuh, bahkan dalam kasus tertentu bisa saja berlebihan.

Halaman:

Editor: Editor Alma

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kebakaran Gedung Cyber 1, Data Center Dalam Bahaya?

Kamis, 2 Desember 2021 | 19:50 WIB
X