• Jumat, 1 Juli 2022

Tak Ada Lagi Nego dan Dalih, Mahfud Ngaku Sudah Muak dengan Kelakuan Para Obligur dan Debitur BLBI

- Kamis, 23 Juni 2022 | 09:42 WIB
Mengaku sudah bosan dan muak berdebat kusir, kini Menko Polhukam Mahfud MD langsung action di lapangan menyita aset BLBI  (dok, ANTARA/M Fikri Setiawan/pri)
Mengaku sudah bosan dan muak berdebat kusir, kini Menko Polhukam Mahfud MD langsung action di lapangan menyita aset BLBI (dok, ANTARA/M Fikri Setiawan/pri)

BệBASbaru.com, INVESTIGASI – Mengaku sudah bosan dan muak berdebat kusir, kini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD langsung action di lapangan.

Mahfud kembali mempertegas penyitaan aset obligur dan debitur BLBI yang selama ini sengaja menunggak pembayaran dengan berbagai alasan.

Dia menekankan bahwa Satuan tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) tidak mau lagi dikecoh dengan perdebatan terkait permasalahan ini.

"Satgas BLBI tak mau lagi dikecoh dengan debat," ucap Mahfud MD, Rabu, 22 Juni 2022.

Dewan Pengarah Satgas BLBI itu pun kembali melakukan penyitaan terhadap aset salah satu obligor pada hari itu.

"Hari ini, saya memimpin penyitaan oleh Satgas BLBI atas aset yang terkait dengan obligor PT Bank Asia Pacific, atas nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono, dan pihak terafiliasi. Nilai asetnya sekitar Rp2 triliun," ujar Mahfud MD.

"Bentuk asetnya tanah dan bangunan berikut lapangan golf dan fasilitasnya, dua bangunan hotel, dan lain-lain di atas lahan seluas 89, 01 Hektare, di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asia Pacific Permai, dan PT Bogor Raya Estatindo," tuturnya menambahkan.

Mahfud MD pun mengungkapkan selama ini Satgas BLBI tampak dipkasa untuk menunda-nunda penagihan utang ini.

Pasalnya, setiap ditagih, para obligor dan debitur selalu mengelak dengan berbagai alasan, mulai dari salah hitung sampai tagihannya berbeda.

"Selama ini, kita sepertinya dipaksa untuk menunda-nunda penagihan utang BLBI itu. Pasalnya, setiap ditagih, para obligor/debitur itu selalu mengelak dengan berbagai alasan: ada yang berdalih hitungannya salah, ada yang berdalih besarnya tagihan berbeda-beda antara BPK, BPKP, dan DJKN," kata Mahfud MD.

Halaman:

Editor: Editor Alma

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X