• Sabtu, 28 Mei 2022

Dianggap Baik dan Sebentar Lagi Bebas, 6 Napi Boleh Asimiliasi di Rumah

- Selasa, 11 Januari 2022 | 09:07 WIB
Warga binaan dikeluarkan sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak karena telah menjalani masa pembinaan dengan baik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjalani asimilasi di rumah (dok, Jejakrekam)
Warga binaan dikeluarkan sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak karena telah menjalani masa pembinaan dengan baik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjalani asimilasi di rumah (dok, Jejakrekam)

BệBASbaru.com, TABALONG - Sebanyak enam orang Narapidana Lapas Kelas IIB Tanjung dapat pulang lebih awal setelah mendapat program asimilasi di rumah.

Ini menyusul Kementerian Hukum dan HAM kembali memperpanjang kebijakan pemberian hak integrasi dan asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak.

Warga binaan dikeluarkan sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak karena telah menjalani masa pembinaan dengan baik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjalani asimilasi di rumah.

Baca Juga: Proyek Peninggian Jalan A Yani di Lianganggang Makin Amburadul, Jalanan Seperti Bubur

Kepala Lapas Tanjung, Heru yuswanto, Senin (10/1/2022), mengatakan, pelaksanaan program asimilasi rumah bagi WBP tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 24 tahun 2021 yang mana merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 

Ini mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di dalam lapas atau rutan.

Program asimilasi rumah ini diberikan Lapas Tanjung kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan baik administratif dan subtantif sesuai dengan permenkumham No 24 Tahun 2021.

Baca Juga: Perselisihan PT TCT dan PT AGM Hingga Jalan di Portal di Tapin, Kementerian ESDM Turun Tangan  

Dimana warga binaan tersebut telah menjalani 1/2 masa pidana dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak melewati 31 Desember 2021 dan beberapa kategori tindak pidana yang telah ditentukan untuk dapat diberikan program ini.

“Pelaksanaan permenkumham ini merupakan langkah yang ditempuh Direktorat JenderalPemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memenuhi perlindungan kesehatan para warga binaan pemasyarakatan  disituasi pandemi Covid-19, terlebih mewaspadai varian-varian barunya," kata Kalapas.

Halaman:

Editor: Editor Alma

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kompleks Perumahan di Tabalong Di Hajar Banjir

Kamis, 26 Mei 2022 | 22:02 WIB
X