Harta 14 Miliar Milik Bupati HSU Nonaktif Di Sita KPK, Mulai Tanah dan Mobil Serta Uang Cash

BệBASbaru.com, HULU SUNGAI UTARA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset tanah, bangunan dan uang sebesar Rp14,2 miliar milik Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid.

Baca Juga: Naypyidaw Sebelum Rusuh, 16 Tahun Jadi Ibu Kota Myanmar Tapi Seperti Tanpa Penghuni

Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, penyitaan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan suap, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU Tahun 2021-2022.

"Tim Penyidik KPK, telah melakukan penyitaan berbagai aset dari tersangka AW (Abdul Wahid) terkait dugaan adanya penerimaan suap, gratifikasi dan TPPU," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/1).

"Dimana uang-uang yang diterima oleh tersangka AW tersebut dipergunakan di antaranya dengan membeli beberapa aset dalam bentuk tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor," imbuhnya.

Baca Juga: Pemeran 61 Detik Mirip Nagita Bernama Miss Kay, Emank Hobby Pameran Aurat Saat Live Streaming

Tim penyidik, kata Ali, menduga bahwa Abdul Wahid secara sengaja melakukan transaksi keuangan melalui jasa layanan transaksi keuangan yang tidak sah. Ia juga disebut menyembunyikan hingga menyamarkan asal-usul harta kekayaannya dengan mengatasnamakan pihak-pihak lain.

Ali merincikan, total aset yang disita oleh KPK dalam kegiatan penindakan ini berupa tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten HSU dan sekitarnya senilai Rp10 miliar; uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing sekitar Rp4,2 miliar dan kendaraan bermotor.

"Seluruh barang bukti ini akan dikonfirmasi kepada para saksi, baik saat proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan," kata Ali.