• Sabtu, 28 Mei 2022

Mahasiswa Magang di Perkosa Oknum Polisi Bripka BT, Hukumannya Ringan dan Sidangnya Kilat!

- Selasa, 25 Januari 2022 | 09:10 WIB
[ILUSTRASI] Seorang mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM),berinisial VDPS,menjadi korban pemerkosaan itu dilakukan Bripka BT,seorang polisi. (dok, Sripoku.com-Tribun)
[ILUSTRASI] Seorang mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM),berinisial VDPS,menjadi korban pemerkosaan itu dilakukan Bripka BT,seorang polisi. (dok, Sripoku.com-Tribun)

BệBASbaru.com, KRIMINAL-BANJARMASIN - Seorang mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), berinisial VDPS, menjadi korban pemerkosaan.

Ironisnya, pemerkosaan itu dilakukan Bripka BT, seorang polisi. Sedangkan korban, magang di tempat kerja oknum ini dari tanggal 5 Juli sampai 4 Agustus 2021.

Dalam proses hukum, terdakwa didakwa dengan Pasal 286 dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun atau Pasal 290 Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun.

Atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dengan dakwaan Pasal 280 KUHP, pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan.

Baca Juga: PPL Ini Minta Dua Jenis Ular Ini Jangan di Bunuh, Karena Bisa Basmi Tikus, Ular Apakah Itu  

Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 286 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, sebagaimana yang tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin no 892/Pid.B/2021/PN BJM.

Menurut Tim Advokasi Keadilan untuk VDPS, bersama Wakil Rektor III ULM, Dekan FH ULM dan segenap pimpinan FH ULM, perbuatan pelaku tersebut lebih tepat diterapkan Pasal 285 KUHP, ancaman pidananya paling lama 12 tahun.

Berdasarkan fakta dan audiensi yang dilakukan. Tim Advokasi Keadilan untuk VDPS menemukan kejanggalan.

Disebutkannya, kasus telah berlangsung sejak Agustus 2021, tapi tidak satu pun ada pemberitahuan dari pihak berwenang kepada pihak Universitas maupun pihak fakultas sebagai Penyelenggara Program Magang. Mengingat, kenalnya pelaku dan korban adalah dalam kegiatan magang di Lembaga kepolisian.

Kemudian, tidak ada pendampingan hukum terhadap korban. Hanya ada pendampingan secara psikologis oleh dinas terkait. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pengawalan terhadap proses hukum.

Halaman:

Editor: Editor Alma

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X