• Jumat, 1 Juli 2022

Terungkap, Fee Buat Bupati Non Aktif HSU Sudah Berlangsung Sejak Tahun 2013!

- Jumat, 25 Maret 2022 | 10:20 WIB
Sidang perkara dugaan korupsi suap proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara  (dok, ANTARA News Kalimantan Selatan)
Sidang perkara dugaan korupsi suap proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (dok, ANTARA News Kalimantan Selatan)

BệBASbaru.com, HULU SUNGAI UTARA – Babak baru kelanjutan korupsi di Hulu Sungai Utara mulai memasuki persidangan, karena penyiapan berkas sudah rampung, termasuk agenda pemeriksaan saksi-saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi suap proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan terdakwa Mantan Plt Kepala Dinas PUPRP HSU, Maliki.

Ini setelah kesaksian terdakwa diperiksa oleh Majelis Hakim  Pengadilan Tipikor Banjarmasin dipimpin Ketua Majelis, Jamser Simanjuntak dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Rabu (23/3/2022).

Dikutip bebasbaru.com dari banjarmasinpost.co.id, Jumat (25/03/2022), melalui sederet pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum KPK dan penasihat hukum, perspektif terdakwa atas perkara ini digali dalam persidangan.

Terungkap dari fakta persidangan, Maliki yang sudah lama berkarier di Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPRP HSU mengakui bahwa Ia mengetahui adanya fee proyek untuk Bupati HSU sejak Tahun 2013.

Dimana pada tahun 2013, Maliki menjabat sebagai Kepala Bidang SDA dan pada Tahun 2019 Ia juga ditunjuk oleh Bupati HSU non-aktif, Abdul Wahid sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP HSU.

"Fee berjalan sekitar (tahun) 2013, tapi sejak 2017 kami membuat ploting (daftar proyek pekerjaan dan calon pemenang tender)," kata Maliki.

Dalam kesaksiannya Maliki menyebut, pada rentang waktu Tahun 2013 hingga 2016, fee yang dipatok terhadap para kontraktor pemenang lelang proyek relatif kecil dibanding beberapa tahun belakangan.

Pemenang proyek rata-rata diminta menyerahkan fee sebesar 7 persen dari nilai pagu atau nilai kontrak, 5 persen untuk Bupati dan 2 persen untuknya.

Nilai ini terus meningkat di tahun-tahun setelahnya menjadi 13 persen di Tahun 2020 hingga 15 persen di Tahun 2021.

Meski tak dapat mengingat pasti berapa totalnya, namun terdakwa menyebut, sekurang-kurangnya sudah pernah menyerahkan fee secara akumulatif sebesar Rp 1 miliar kepada Abdul Wahid.

Halaman:

Editor: Editor Alma

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X