• Jumat, 1 Juli 2022

Adik Bupati Non Aktif HSU Dituntut 4 Tahun Penjara, Kasus Korupsi Irigasi Buntut OTT KPK

- Kamis, 31 Maret 2022 | 09:38 WIB
[ILUSTRASI] Persidangan (dok, Seputar Tangsel-Pikiran Rakyat)
[ILUSTRASI] Persidangan (dok, Seputar Tangsel-Pikiran Rakyat)

 

 

BệBASbaru.com, HULU SUNGAI UTARA – Setelah menghadapi beberapa kali sidang, mantan Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Maliki di tuntut Hakim Tipikor 4 tahun.

Maliki yang juga adik kandung Bupati Non Aktif HSU, Abdul Wahid jadi terdakwa perkara korupsi suap proyek irigasi.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak ini, Maliki dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara.

Dikutip bebasbaru.com dari banjarmasin.coi.id, Kamis (31/03/2022), selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti Rp 195 juta.

Jika uang pengganti tidak dibayarkan setelah 1 bulan putusan inkrah, maka harta bendanya bisa disita dan dilelang.

Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan tambahan pidana penjara selama 3 tahun.

Jaksa Penuntut Umum KPK menilai, terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Karena itu, terdakwa dituntut pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Halaman:

Editor: Editor Alma

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X