Waspada, Cuaca Tak Menentu Ribuan Hektar Padi Gagal Panen di Kalsel, Harga Beras dan Gabah Mulai Melonjak!

BệBASbaru.com, BANJARMASIN – Banjir yang melanda Kalsel beberapa bulan ini berimbas pada kegagalan panen padi di tingkat petani.

Ditambah anomali cuaca yang tak menentu di Kalsel membuat sawah-sawah banyak yang gagal panen padi.

Akibatnya harga gabah kering dan beras dilaporkan mulai merangkak naik, apalagi sebagian di Kalsel belum masuk musim tanam, tapi baru persiapan-persiapan saja.

Baca Juga: Prediksi Sinopsis Ikatan Cinta 6 November 2022: Ingin Hubungan Lebih Hot, Aldebaran Ajak Andin Liburan Bersama

Kegagalan panen di Kalsel ini berdasarkan data yang di kumpulkan Ombudsman RI, pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman dan jajaran yang turun langsung ke sejumlah wilayah mendapati kondisi gagal panen.

Kurang lebih 3 ribu hektare dari 106 ribu hektare lahan padi di Kabupaten Barito Kuala (Batola) didapatinya gagal panen.

Begitu pula di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) disebut ada sekitar 30 ribu hektare dari 46 ribu hektare lahan padi terganggu panennya. Faktornya kondisi banjir dan serangan hama.

"Memang kalau di prosentasekan yang gagal panen dengan jumlah lahan pertanian di Kalsel masih kecil, tapi jumlah petani yang terdampak ini tidak sedikit juga," kata Yeka, Minggu (06/11/2022).

Baca Juga: Inilah Satu Video Lokal yang Juga Tak Kalah Heboh dari Si Kebaya Merah dan Viral di Platform DoodStream

Dari penelusurannya ke sejumlah gudang pangan dan penggilingan padi, kondisi ini juga sementara dinilai belum berpengaruh signifikan pada aspek ketahanan pangan di Kalsel.

Dimana kecukupan stok beras di Kalsel turut disokong distribusi beras dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Namun demikian, dalam kondisi ini Ombudsman mengkhawatirkan kondisi para petani yang gagal panen dan sekaligus terbebani hutang kredit permodalan.

Karena itu, Ombudsman mengundang para petani dengan kondisi tersebut datang ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalsel untuk didata.

Ombudsman bakal mengadvokasi agar mereka diberikan relaksasi atau restrukturisasi kredit baik dari pinjaman program daerah seperti Program Pengembang Kecamatan maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan.