HM Soeharto Pernah Dipecat AH Nasution dan Mau di Mahmilkan Ahmad Yani, Ini Penyebabnya

BệBASbaru.com, KISAH TOKOH – Perjalanan karir militer HM Soeharto penuh dengan kejutan-kejutan. Andai tak ada Jenderal Gatot Subroto, bisa jadi tak mungkin HM Soeharto jadi Presiden.

Siapa mengira, kalau dulu saat HM Soeharto berpangkat Kolonel, dia pernah dipecat AH Nasution dan hampir Mahkamah Militer kan Ahmad Yani (dua jenderal korban Peristiwa G 30 S PKI).

Inlah kisahnya, Pada 3 Juni 1956, Soeharto diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV/Diponegoro di Semarang.

Baca Juga: HM Soeharto Jadi Korban Bully Waktu Kecil, Julukannya Bikin Sakit Hati! Inilah Cikal Bakal Cita-cita Besarnya

Dari Kepala Staf, Soeharto diangkat sebagai pejabat Panglima Tentara dan Teritorium IV/Diponegoro. Pada 1 Januari 1957, pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel.

Lembaran hitam mewarnai perjalanan kemiliterannya. Ia pernah dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro.

Peristiwa pemecatan pada 17 Oktober 1959 tersebut akibat ulahnya, yang diketahui menggunakan institusi militernya untuk meminta uang dari perusahaan-perusahan di Jawa Tengah.

Kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Atas saran Jenderal Gatot Soebroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung, Jawa Barat.

Pada usia 38 tahun, ia mengikuti kursus C SSKAD (Sekolah Staf dan Komando AD) di Bandung dan pangkatnya dinaikkan menjadi brigadir jenderal pada 1 Januari 1960. Kemudian, dia diangkat sebagai Deputi I Kepala Staf Angkatan Darat di usia 39 tahun.

Baca Juga: Karena Sangat Miskin HM Soeharto Suka Bertani, Kelak Jadi Cikal Bakal Swasembada Pangan di Indonesia

Siapa nyana, AH Nasution pernah pecat HM Soeharto dan hampil di Mahmilub kan Ahmad Yani (dok, arsip nasional)

AD) yang telah diembannya ketika berusia 40 tahun bertambah dengan jabatan barunya sebagai Panglima Kohanudad (Komando Pertahanan AD).

Pada tahun 1961 tersebut, ia juga mendapatkan tugas sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Beograd (Yugoslavia), Paris (Perancis), dan Bonn (Jerman Barat).

Di usia 41 tahun, pangkatnya dinaikkan menjadi mayor jenderal (1 Januari 1962) dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan merangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar.