• Jumat, 3 Desember 2021

Celah Hukum Ada Buat TNI-Polri Jadi Gubernur 2022-2024

- Selasa, 28 September 2021 | 20:26 WIB
Tahun 2022, ratusan kepala daerah habis masa jabatannya (dok, tirto.id)
Tahun 2022, ratusan kepala daerah habis masa jabatannya (dok, tirto.id)

BệBASbaru.com, NASIONAL - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menyebut ada celah hukum yang membuat perwira TNI dan Polri bisa ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024.


Khoirunnisa mengatakan pasal 210 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak menyebut rinci kriteria penjabat kepala daerah. Pasal itu hanya menyebut penjabat gubernur berasal dari pimpinan tinggi madya, sedangkan penjabat bupati dan wali kota berasal dari pimpinan tinggi pratama.



"Memang tidak disebutkan secara eksplisit madya dan pratama itu ke siapa. Ya tadi itu, tidak ada yang membolehkan, tapi tidak ada yang melarang dari UU 10/2016," kata Khoirunnisa saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (28/9).



Terpisah, pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan juga menyebut ada celah penunjukan penjabat kepala daerah dari kalangan TNI-Polri. Ia menyebut celah itu berasal dari aturan-aturan yang memperbolehkan perwira TNI-Polri memangku jabatan sipil.



Djohermansyah berkata biasanya para perwira ditunjuk sebagai staf ahli atau kedeputian. Dengan begitu, mereka terhitung memenuhi syarat sebagai penjabat kepala daerah karena duduk di jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama.


Halaman:

Editor: Admin

Tags

Terkini

X