Pengamat Ini Sebut Jokowi Berpihak, Penyelenggara Negara ASN-TNI-Polri Pasti Ikutan Tak Netral, Benarkah?

BEBASBARU.COM, POLITIK – Sangat sulit sekali membuat ASN atau Aparatur Sipil Negara yang dulu di sebut PNS bisa netral.

Pilkada adalah salah satu contohnya, tak sedikit ASN yang cawe-cawe ikutan berpolitik, karena takut posisi atau jabatannya melayang.

Kini di saat panas-panasnya Pilpres 2024, keberpihakan Presiden Jokowi, terutama pada Ganjar Pranowo yang sama-sama kader PDIP menimbulkan kekhawatiran baru.

Baca Juga: Ali Ngabalin Minta Politisi Partai Demokrat Benny Harman Sekolah Lagi yang Bener, Bikin Heboh Ngajak Perang!

Yakni ASN bahkan TNI dan Polri yang bakalan ikut berpihak pada pilihan Jokowi, yang merupakan lambang dan penyelenggara negara.

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan potensi bahaya seorang presiden berpihak kepada salah satu calon presiden kontestan Pilpres 2024.

Menurutnya, jika presiden bersikap demikian maka bisa berdampak pada netralitas ASN hingga penyalahgunaan fasilitas publik untuk pemenangan calon tertentu.

"Maka nanti itu akan ditiru oleh struktur bawahnya. Sudah pasti nanti ada pengerahan ASN untuk memenangkan calon tertentu, penggunaan fasilitas-fasilitas publik, penggunaan state apparatus baik sipil maupun militer," kata Refly ketika ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (09/05/2023) lalu.

Refly menilai hal itu akan membuat pemilu menjadi tidak lagi memenuhi azas jujur dan adil. Demi menghindarinya, dia menyatakan seorang presiden tidak boleh berpihak.

Seorang presiden pun sebaiknya tidak cawe-cawe atau ikut campur dalam proses penentuan capres-cawapres yang merupakan ranah partai politik.

Baca Juga: Dituding Anak Buah AHY Kalau Jokowi Ajak Perang, PDIP Meradang dan si Politikus Itu Pakai Jurus Mabuk!

"Caranya adalah dia bertindak netral. Tidak endorse salah satu calon tapi melakukan sebuah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemilu ini jujur dan adil," tegasnya.

Presiden Jokowi menjadi sorotan lantaran kerap mengumpulkan petinggi partai politik. Terbaru pada 2 Mei lalu ketika Jokowi mengundang ketua umum partai-partai politik ke Istana Kepresidenan di Jakarta.

Ahli Tata Negara Denny Indrayana dan akademisi Rocky Gerung lalu mengkritiknya. Sejumlah politikus Partai Demokrat pun mengkritik sikap Jokowi tersebut.