• Rabu, 26 Januari 2022

Kerugian Konstitusional Nol dan Sudah 14X di Tolak MK, Gatot Nurmantyo Cs Tetap Ngeyel Gugat Hapus PT 20%

- Kamis, 13 Januari 2022 | 10:05 WIB
Panglima TNI Gatot Nurmantyo,ikut menggugat aturan presidential threshold di UU Pemilu (dok, SINDOnews)
Panglima TNI Gatot Nurmantyo,ikut menggugat aturan presidential threshold di UU Pemilu (dok, SINDOnews)

BệBASbaru.com, POLITIK NASIONAL - Sejumlah tokoh nasional, termasuk mangan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, ramai-ramai menggugat aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di UU Pemilu. Gugatan itu tetap dilayangkan meski Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan serupa.

Plt. Ketua Kode Inisiatif Violla Reininda mencatat ada 14 gugatan terhadap pasal 222 UU Pemilu. Dia menyebut belum ada satu pun permohonan uji materi presidential treshold yang diterima MK.

"Putusan pengujian presidential threshold di Mahkamah Konstitusi pada 2017-2020 total 14 pengujian, 5 ditolak, 9 tidak dapat diterima," kata Violla kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/1).

Baca Juga: Wawww…! Gaji ASN Bakal Dinaikan Jadi Rp9 Juta, Bukan Hoaks Kan?

Violla berkata 5 permohonan ditolak MK karena tidak beralasan menurut hukum. Satu permohonan dinilai memiliki pokok permohonan prematur, 4 permohonan tidak memiliki legal standing, 3 permohonan sudah diputus pada permohonan sebelumnya, dan 1 permohonan kabur.

Meski statistik berkata demikian, sejumlah tokoh tetap mengajukan permohonan kepada MK agar presidential threshold dibatalkan. Sejak akhir 2021, setidaknya ada 8 gugatan terhadap pasal 222 UU Pemilu yang diterima MK.

Beberapa di antaranya, seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono, menunjuk kuasa hukum Refly Harun. Meski berbeda permohonan, tuntutan mereka sama: menghapus presidential threshold.

Baca Juga: Gaji Bakalan Naik Masa Bhakti ASN pun Diperpanjang, Pensiun Hingga Usia 65 Tahun

Refly berkata kliennya tetap optimistis gugatan dikabulkan. Dia berpendapat selama ini MK menolak gugatan soal presidential threshold karena pengaruh oligarki politik.

"Saya menganggap tidak diterimanya itu justru karena kuatnya cengkeraman oligarki. Kita ingin menguji kembali independensi Mahkamah Konstitusi karena pasal presidential threshold yang jelas secara konstitusi tidak ada, dampaknya juga kita rasakan buruk bagi demokrasi," kata Refly saat dihubungi CNNIndonesia.com, 15 Desember 2021.

Halaman:

Editor: Editor Alma

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X