• Jumat, 1 Juli 2022

Darurat Perppu, Alasan Baru Dilantik Kelak Presiden-Wapres Baru Langsung Hadapi Pilkada Serentak

- Senin, 17 Januari 2022 | 10:18 WIB
Menilai Perppu diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kekacauan hukum terutama hukum administrasi masa jabatan kepala daerah (dok, Surabaya-Liputan6.com)
Menilai Perppu diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kekacauan hukum terutama hukum administrasi masa jabatan kepala daerah (dok, Surabaya-Liputan6.com)

BệBASbaru.com, POLNAS - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda menilai Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait jadwal Pilkada Serentak 2024.

Dia menilai Perppu tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kekacauan hukum terutama hukum administrasi masa jabatan kepala daerah.

"Pemungutan suara Pilkada 2024 idealnya dilaksanakan sebelum bulan November 2024 dengan mempertimbangkan sejumlah masalah dan jeda waktu yang cukup antara pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 yang diusulkan KPU yaitu 21 Februari. Hasil Pileg harus memiliki kepastian hukum agar dapat dijadikan syarat pendaftaran calon kepala daerah dari jalur partai politik," kata Rifqi di Jakarta, Minggu.

Baca Juga: Makian Politisi Partai Demokrat di RDP Berbuntut Bag 1: Paulin Tak Terima Disebut Ratu Batubara dan Dimaki

Dia menjelaskan beberapa alasan mengapa Presiden perlu mengeluarkan Perppu terkait jadwal Pilkada 2024, pertama; jadwal Pilkada 2024 di bulan November memiliki konsekuensi pelantikan kepala daerah terpilih baru bisa dilaksanakan secepat-cepatnya pada Januari 2025.

Menurut dia, perkiraan jadwal pelantikan tersebut, belum termasuk jika terjadi sengketa administrasi, pidana maupun perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga jeda waktu yang dibutuhkan akan bertambah panjang sekaligus penuh ketidakpastian.

"Selain itu, nomenklatur surat keputusan pengangkatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menegaskan masa jabatannya pada periode 2021-2024 sehingga secara normatif berakhir selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024," ujarnya.

Baca Juga: Makian Politisi Partai Demokrat di RDP Berbuntut Bag 2: Jangan Berlindung Dibalik Imunitas Anggota Dewan!  

Kedua menurut dia, pemerintah harus menyiapkan sebanyak 270 Penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024.

Rifqi menjelaskan, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023 telah diisi Pj kepala daerah terlebih dahulu hingga memiliki kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.

Halaman:

Editor: Editor Alma

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X