• Sabtu, 28 Mei 2022

270 Calon Diminta Wajib Jalani Fit and Proper Test Sebelum Dilantik Jadi Pejabat Kepala Daerah

- Selasa, 18 Januari 2022 | 09:22 WIB
Ilustrasi, pelantikan Pj Gubernur Kalsel oleh Mendagri Tito Karnavian (dok, tribun.com)
Ilustrasi, pelantikan Pj Gubernur Kalsel oleh Mendagri Tito Karnavian (dok, tribun.com)

BệBASbaru.com, POLNAS - Pemerintah diminta melakukan inovasi untuk mengisi jabatan gubernur yang kosong karena pemilihan kepala daerah (pilkada) ditiadakan pada 2022 dan 2023.

Baca Juga: Suaminya yang Renta Dipukuli dan Ditangkap Oknum Polisi Hingga Meninggal Dunia, Wanita Ini Lapor Polda

Usulan ini dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus.

Dalam kaitan ini, Guspardi mengusulkan untuk membuat aturan uji kepatutan dan kelayakan penjabat kepala daerah .

"Uji kepatutan dan kelayakan dibutuhkan untuk Pj kepala daerah yang akan ditunjuk nantinya," kata Guspardi dalam keterangannya, Selasa (18/1/2022).

Sebab kata dia, masa bakti penjabat kepala daerah cukup lama, yakni lebih dari 2 tahun untuk tujuh provinsi dan lebih dari 1 tahun untuk 27 provinsi.

Di sisi lain, penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan yang memadai. Ia khawatir, hal itu membuat upaya menyejahterakan masyarakat menjadi terhambat.

Guspardi menilai dengan dilakukannya uji kepatutan dan kelayakan diharapkan bisa membuat kewenangan penjabat bertambah.

Baca Juga: Bocah 7 Tahun Tajir Berkat Jadi YouTuber, Inilah 10 Daftar Paling Cuan di 2021

Halaman:

Editor: Redaktur

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X