BệBASbaru.com, POLITIK DAERAH - Partai NasDem Sumut menyoroti ditangkapnya Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. NasDem menilai salah satu penyebab ditangkapnya Terbit karena mahar politik yang mahal.
"Akhirnya, untuk mengemblikan apa yang sudah dikeluarkan dari mahar politik itu. Maka yang bersangkutan berpeluang besar untuk melakukan korupsi setelah menjabat. Sehingga kasus OTT seperti ini akan terus terjadi," kata Ketua NasDem Sumut Iskandar di Medan, Jumat (21/1/2022).
"Tapi harus digarisbawahi. Yang saya sebut ini adalah salah satu penyebabnya, bukan satu-satunya penyebab," tambahnya.
Baca Juga: Gibran Heran Bisnisnya yang Disuntik Modal 71 Milyar Dari Swasta Murni di Persoalkan!
Iskandar mengatakan mahar politik ini bukan menjadi hal yang baru. Mahar politik ini menjadi hal yang memberatkan seseorang untuk menjadi kepala daerah.
"Ini (mahar politik) bukan hal awam lagi. Dan sudah banyak orang yang mengaku kepada kita terkait hal itu," ujarnya.
Iskandar menjelaskan hal ini lah yang menjadikan NasDem meniadakan mahar politik bagi calon kepala daerah. Untuk itu, dia berharap kepala daerah yang diusung NasDem tidak melakukan korupsi karena tidak dibebani dengan mahar politik.
"Karena mereka diusung tanpa mahar. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk korupsi. Jika masih terlibat, maka akan langsung kita pecat sebagai kader," jelasnya.
Baca Juga: Gubernur Kaltim: Tak Ada Penolakan IKN, Warga Kaltim Didominasi Pendatang Jawa dan Sulawesi!
Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada sejumlah orang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin ikut ditangkap saat OTT itu.
Artikel Terkait
H Noorhasani Masih Penasaran, Pilkada Tabalong 2024 Kembali Nyalon Tapi Via Parpol
Relawan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024 Di Deklarasikan di Kalsel
Tegas, Mantan Panglima OPM Ini Minta Gubernur dan Pejabat di Papua Mundur Karena di Tuding Korup!
Belum Resmi dan Punya Parpol, Relawan Erick Thohir Semangat Deklarasikan E-T Capres 2024 di Kalselteng
Kemendagri Minta Rubah APBD, DPRD DKI Ngeyel Ogah APBD Diutak-atik Lagi