Coblos Caleg Bikin Rakyat di Sogok, Guser Ini Dukung Pemilu Kembali ke Sistem Proporsional Tertutup

BEBASBARU.COM, POLNAS – Sudah jamak terjadi, semenjak pemilu menggunakan sistem terbuka murni, yang mulai berlaku di Pemilu 2009 silam, money politic tak terelakan.

Akibatnya, bukan rahasia lagi, ada duit ada suara, tak ada duit, suaranya zero. Parahnya, sudah di kasih duit pun, banyak suara rakyat yang zero.

Penyebabnya adalah, ambil sana sini, sehingga saat dalam bilik bingung mau nyoblos yang mana, lalu nyoblosnya semua parpol, hingga suara hangus.

Baca Juga: Astaga Bikin Ngelus Dada! Inilah Fakta Terkait Aksi Oknum Polisi Pamekasan Jual Istri Sesama Rekan Seprofesi

Kini pandangan di sampaikan Guser (guru besar) Universitas Indonesia, Prof Dr Valina Singka Subekti yang menilai pemilu sistem proporsional tertutup bisa mencegah politik transaksional.

"Perlu dipertimbangkan untuk merancang kembali desain sistem Pemilu yang mampu memperkuat Presidensialisme pada satu sisi dan kualitas demokrasi Indonesia pada sisi lainnya," kata Valina Singka Subekti.

Sejumlah alasan diutarakan Valina Singka. Pertama, sistem pemilu harus mampu meningkatkan derajat representasi dan akuntabilitas anggota DPR.

Kedua, sistem pemilu harus mampu menghasilkan sistem kepartaian dengan jumlah partai sederhana. Ketiga, sistem pemilu harus mudah diaplikasikan dan berbiaya rendah serta mampu memutus mata rantai praktek politik transaksional.

Baca Juga: Baru Awal Tahun, Twitter Kembali Pecat Karywan yang baru masuk, Ternyata Ini Alasannya!

"Sistem pemilu saat ini yang berpusat pada calon atau 'candidacy centered' perlu direkayasa kembali menjadi sistem pemilu yang berpusat pada partai atau 'party centered'.

Sistem pemilu proporsional tertutup dapat dipertimbangkan kembali sebagai salah satu alternatif untuk digunakan dalam pemilu serentak 2024," katanya lagi.

Gagasan awal Prof Valina Singka yaitu sistem pemilu proporsional tertutup dengan rancangan sebagai berikut:

(1) memperketat persyaratan partai politik peserta pemilu.
(2) memperkecil besaran daerah pemilihan dan alokasi kursi dari 3-12 menjadi 3-8.
(3) meningkatkan ambang batas parlemen 5%.

"Pengalaman negara-negara Amerika Latin seperti Mexico, Brazil dan Argentina yang juga adalah presidensialisme multipartai, pemilu serentak dengan sistem pemilu mengadopsi besaran dapil dan alokasi kursi yang lebih sedikit mampu mengurangi jumlah partai di parlemen”.